BOLMUT — Kekecewaan publik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kian menguat. Sorotan tajam datang dari berbagai elemen masyarakat yang mempertanyakan sensitivitas para wakil rakyat setelah rapat paripurna terakhir hanya menyoroti ketidakhadiran sejumlah Kepala Dinas (Kadis).
Alih-alih membahas isu-isu krusial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur desa yang rusak, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, DPRD justru lebih fokus pada persoalan absensi pejabat yang bersifat prosedural.
“Rakyat butuh solusi, bukan drama kelembagaan,” tegas Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Bolmut, Fadli Alamri. Fadli menilai, sikap DPRD yang lebih mempermasalahkan kehadiran kepala dinas dibanding substansi kerja pemerintah daerah menunjukkan kemunduran dalam fungsi pengawasan dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat.
Menurutnya, rapat paripurna seharusnya menjadi ruang strategis untuk mengawal program pembangunan, mengevaluasi kebijakan, serta mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sudah saatnya DPRD Bolmut menunjukkan integritas dan komitmen sebagai lembaga representatif rakyat. Jangan hanya besar dalam simbol, tapi minim dampak,” ujarnya.
Fadli menegaskan, kritik ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai pengingat agar para wakil rakyat tidak mengabaikan amanah yang telah diberikan oleh publik. Rakyat mendambakan lembaga legislatif yang kuat dalam peran, bukan yang larut dalam urusan seremonial semata.
