BOLMUT – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-K-P-K) melontarkan kritik keras terhadap proses rekrutmen dan pelantikan sejumlah pejabat administrator dan pengawas yang diduga masih menjalani rehabilitasi narkoba. LSM tersebut menilai kebijakan itu mencederai prinsip integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah.
Ketua LP-K-P-K Bolmut Fadli Alamri, menegaskan bahwa jabatan administrator dan pengawas merupakan posisi strategis yang seharusnya diisi oleh figur berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, menurutnya, sangat disayangkan apabila ada pejabat yang masih menjalani proses rehabilitasi namun tetap dilantik menduduki jabatan struktural.
“Ini bukan persoalan sepele. Jabatan struktural membutuhkan integritas, disiplin, serta kondisi jasmani dan rohani yang benar-benar prima. Jika benar ada pejabat yang masih menjalani rehabilitasi tetapi dilantik, maka ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
LP-K-P-K menilai, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) seharusnya lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan pengisian jabatan struktural. Menurut mereka, keputusan yang tidak cermat justru berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, LP-K-P-K mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dan pelantikan pejabat struktural. Proses tersebut, kata mereka, harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.
“Publik berhak mendapatkan aparatur yang bersih dan profesional. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang masih bermasalah,” ujar Fadli.
LP-K-P-K juga meminta pemerintah segera meninjau kembali pengangkatan pejabat yang diduga masih menjalani rehabilitasi narkoba hingga yang bersangkutan benar-benar dinyatakan pulih dan layak menjalankan tugas pemerintahan.
Lebih tegas lagi, Fadli Alamri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Jika nantinya ditemukan bukti kuat bahwa pejabat yang dimaksud memang sedang menjalani proses rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba saat dilantik, maka LP-K-P-K memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
