BOLMUT – Warga Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dibuat geram setelah proyek peningkatan jalan yang dinanti-nantikan justru terbengkalai. Kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek bernilai miliaran rupiah itu, mendadak menghilang tanpa jejak, bak hantu yang lenyap di tengah malam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bolmut, Rudini Masuara saat dikonfirmasi mengatakan, akibat dari terbengkalainya pekerjaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah resmi memutus kontrak dengan pihak ketiga karena proyek tak kunjung dikerjakan.
“PPK sudah mengirimkan surat pemutusan kontrak kepada CV. Anugerah Victory pada Selasa (04/02/2025). Kontraktor sudah diberikan perpanjangan waktu hingga 7 Februari 2025, tetapi tak ada tanda-tanda kelanjutan pekerjaan,” tegas Rudini.
Rudini mengungkap, pada proses pekerjaan tersebut, Pemda Bolmut telah melakukan pembayaran kepada pihak pelaksana dengan presentasi 80% dari total pagu anggaran.
Meski demikian, belum diketahui progres dan presentasi pekerjaan tersebut telah mencapai volume atau belum.
Ironisnya, proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur desa kini malah berubah menjadi ancaman bagi warga. Aspal yang baru dikerjakan sudah mulai retak dan rusak di beberapa titik. Pasalnya, progres pengerjaannya diduga baru pada tahap penimbunan Lapisan Pengaspalan Bawah atau LPB.
Sementara itu, tumpukan material proyek yang dibiarkan begitu saja di tengah jalan semakin memperburuk kondisi. Mobilitas warga pun terganggu, bahkan situasi ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kami kecewa! Ini bukan hanya soal keterlambatan, tapi soal tanggung jawab! Kontraktor yang menghilang ini harus ditindak,” ujar salah satu warga Desa Tanjung Buaya.
Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, masyarakat mendesak pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi, entah dengan menunjuk kontraktor baru atau mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Jika tidak ada tindakan tegas, masyarakat khawatir proyek ini akan bernasib sama dengan proyek-proyek mangkrak lainnya yang hanya menjadi ‘kuburan anggaran’.
