BOLMUT – Ketidakhadiran Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas tiga persoalan ketenagakerjaan sekaligus menuai kritik keras. Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Bolmut bahkan meminta Ketua DPRD mundur dari jabatannya karena dinilai tak menunjukkan empati dan tanggung jawab moral sebagai pimpinan lembaga legislatif.
RDP tersebut digelar pada Selasa, (15/5/2025) di ruang rapat DPRD Bolmut. Forum itu menghadirkan tiga pihak sekaligus yang tengah berhadapan dengan masalah ketenagakerjaan: Dinas Lingkungan Hidup Bolmut, PT BFI Finance Indonesia Tbk Wilayah Bolmut, dan Manajemen PLTU Bolmut.
“Ini forum penting yang menyangkut nasib pekerja, tapi Ketua DPRD malah tidak hadir. Itu bentuk kelalaian. Kalau tak mampu mengemban amanah, lebih baik mundur saja,” ujar LP. K-P-K, Fadli Alamri, kepada media ini usai RDP.
Menurut LP. K-P-K, ketidakhadiran Ketua DPRD dalam forum publik semacam ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap isu-isu sosial dan ketenagakerjaan yang nyata di tengah masyarakat. Mereka menilai pimpinan dewan semestinya berada di garda terdepan ketika rakyat menghadapi masalah.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang cuma hadir saat seremoni. Kehadiran di forum seperti ini jauh lebih penting karena menyangkut hak-hak warga yang sedang terancam,” sambung Fadli.
Meski tanpa kehadiran Ketua DPRD, RDP tetap berjalan dan dipimpin oleh dua unsur pimpinan lainnya yakni Drs. Hi. Depri Pontoh dan Saiful Ambarak. Sejumlah anggota dewan tetap melontarkan pertanyaan kritis kepada pihak-pihak yang dipanggil, terutama menyangkut status kerja dan tanggung jawab institusi terhadap para pekerja yang terdampak.
Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra saat dihubungi media ini via WhatsApp, belum menanggapi terkait hal ini.
“Ketemu besok di kantor,” pesan singkatnya via Chating WhatsApp.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi akan tetap dilakukan.
