47 Tower Apartemen Tempat Tinggal ASN Disiapkan di IKN

Rabu, 1 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PUPR Saat Meninjau Pekerjaan di IKN (Foto: Antaranews.com)

Menteri PUPR Saat Meninjau Pekerjaan di IKN (Foto: Antaranews.com)

Identik.News — Sebanyak 47 Tower Apartemen untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri di Ibukota Nusantara (IKN), tengah disiapkan oleh pemerintah .

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (30/01/2023).

“Rumah ASN dan TNI-Polri sudah diputuskan 47 Tower Apartemen yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN dan TNI-Polri. ASN 11 ribu, TNI-Polri 5 ribu,” ungkap Menteri PUPR, dilansir dari antaranews.

Menteri PUPR mengungkapkan, apartemen tersebut rencananya dibangun pada Juni-Juli 2023 dan ditargetkan selesai pada Januari 2024.

“Pembangunannya setahun sampai 2024, itu rumah dinas. Nanti setelah itu mungkin baru ada (rumah) tapak yang bisa dibeli, tapi ini untuk ASN dan TNI-Polri yang berdinas kesana,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pembangunan apartemen untuk ASN dan TNI-Polri tersebut sesuai dengan konsep “Forest City.”

“Kalau dia (perumahan) tidak (berbentuk) ‘Tower’, dia makin menyebar. Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan,” katanya

“Kan ukuran (apartemen) besar-besar. Makanya harus disurvei dulu yang mana dan siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau ‘landed’. Arahan Presiden begitu,” tambahnya lagi.

Menteri PUPR juga menyampaikan, artinya ASN dan TNI-Polri punya pilihan apakah ingin tinggal di apartemen atau di rumah tapak.

Dikatakannya, total nilai anggaran apartemen tersebut sebesar Rp9,4 triliun untuk sekitar 16 ribu orang ASN dan TNI-Polri.

Pemerintah merencanakan pembangunan IKN dengan pendanaan yang mayoritas bersumber dari non-APBN. Total biaya pembangunan IKN menurut estimasi awal pemerintah sebesar Rp466 triliun yang 80 persen bersumber dari non-APBN dan 20 persen dari APBN.

Pendanaan APBN akan digunakan, antara lain, untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, dan lainnya.

Sementara itu, pendanaan non-APBN akan menggunakan skema yang diperbolehkan Undang-Undang dengan bidang investasi.

Diantaranya untuk membangun Rumah Sakit Internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran, jasa, gedung serba guna, fasilitas komersial niaga, dan fasilitas hunian. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPW PPP Sulut Dukung Restrukturisasi DPP, Aditya Pontoh Tegaskan Soliditas Partai
Gubernur Gusnar Ismail Buka Discover Nusantara 2025, Perkuat Sinergi Gorontalo–DKI Jakarta
Menjelang HUT RI Ke-80, Gubernur Gusnar Ismail Terima Penganugerahan Provinsi Layak Anak
SBY Yakin Gusnar Ismail Selalu Berbuat Baik Untuk Masyarakat
Republik Menangis, Ibu Pertiwi Merintih, Rakyat Peduli
Kejagung Disebut Superbody, MAKI: Ada Rakyat Dibalik Kejaksaan
Pj Bupati Bolmut Sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II di Kemendagri
PPPK Wajib Tahu: Ini UU ASN Terbaru, Tegaskan Masa Kerja

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 13:41

DPW PPP Sulut Dukung Restrukturisasi DPP, Aditya Pontoh Tegaskan Soliditas Partai

Senin, 11 Agustus 2025 - 20:40

Gubernur Gusnar Ismail Buka Discover Nusantara 2025, Perkuat Sinergi Gorontalo–DKI Jakarta

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 10:51

Menjelang HUT RI Ke-80, Gubernur Gusnar Ismail Terima Penganugerahan Provinsi Layak Anak

Jumat, 4 Juli 2025 - 18:14

SBY Yakin Gusnar Ismail Selalu Berbuat Baik Untuk Masyarakat

Sabtu, 24 Agustus 2024 - 12:03

Republik Menangis, Ibu Pertiwi Merintih, Rakyat Peduli

Berita Terbaru