IDENTIK.NEWS — Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementrian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia, secara virtual, diikuti oleh Pemda Bolmut, Selasa (21/3/2023).
Rakor itu diketahui terkait pemberantasan korupsi di Pemda serta peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023.
Diketahui, MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.
Dalam kesempatan itu Kemendagri RI di wakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dalam sambutannya mengatakan bahwa Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.
“Korupsi merupakan ancaman eksistensi bangsa, juga merupakan musuh kita bersama.
Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pendekatan penindakan agar tercipta efek jera, tentu agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi,” ujarnya.
Dia mengatakan Kemendagri telah menekankan 8 area intervensi kepada seriap Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
“Terkait 8 area intervensi, Pak Menteri menekankan beberapa hal kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD 3 poin penting,” ungkapnya.
Ketiga poin itu diantaranya;
- Pada area perencanaan dan penganggaran APBD, Esensi APBD salah satunya adalah fungsi alokasi, dimana APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, meningkatkan Efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah, dengan kata lain APBD harus untuk rakyat, ini penting agar mampu menjaga daya tahan perekonomian daerah, ditengah perekonomian Dunia yang sedang mengalami Tekanan.
- Pengawalan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan inpres 2 Tahun 2022, minimal 40% pengadaan barang dan jasa harus untuk pembelian produk dalam negeri untuk meningkatkan UMKM di daerah.
- Pengelolaan deposito yang akuntabel.
