Pemkab Gorontalo Bakal buat Perbup Standarisasi Gaji Guru PAUD

Nelson Pomalingo
Nelson Pomalingo didampingi Prof Fory Naway saat diwawancarai sejumlah awak media

IDENTIK.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berencana akan membuat perbup terkait standarisasi gaji atau honor bagi tenaga pendidik terutama guru PAUD.

Hal disampaikan oleh Bupati kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo di kegiatan silaturahmi bersama PGRI, Pramuka dan Persatuan Bola Voly kabupaten Gorontalo di pendopo rumah dinas Bupati Gorontalo, Jumat (13/5/2022).

“Saya sudah meminta kepada Dikbud dan PGRI, kita akan membuat Perbup bagaimana melakukan standarisasi gaji terutama guru – guru PAUD yang diserahkan kepada desa,” kata Nelson Pomalingo.

Nelson mengatkan, dana desa dan ADD akan diatur tentunya berdasarkan juknis dari pusat, pihaknya ditingkat Daerah, dengan otonom Daerah juga membuat pertaturan.

“Kita sudah sepakat namanya PAUD dan TK desa yang membiayai. Kalau SD dan SMP di tingkat Kabupaten dan SLTA tingkat Provinsi dan perguruan tinggi tingkat Nasional,” tambah Nelson.

“Jadi, dari desa sampai nasional saling membiayai kita,” sambung Nelson.

Dirinya menegaskan, bukan berarti melepas tangan.

“Kami juga memberikan kontribusi membangun PAUD dan TK tersebut,” ujar Nelson.

Alasan ini diperhatikan, jarena bagi Nelson TK dan PAUD adalah sekolah dasar membuka otak anak -anak.

“Kita melihat disetiap Desa sampai saat ini belum sama, karena itu kita ingin ada standarisasi, minimal 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau dimungkinkan standar regional, kenapa tidak.”

“Kita berharap, minimal dilakukan segera pada perubahan APBD desa,” jelasnya.

Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, Fory Naway menerangkan bahwa selama ini problem ditingkat bawah adalah tuntutan gaji guru yang tidak sama.

Tapi, agar sama pelaksanaanya serta tidak menimbulkan kecemburuan, dirinya berharap kepada kepala Desa sebagai pengambil kebijakan standarisasi disesuaikan dengan starata pendidikan.

“Mungkin kalau SI tidak bisa sama dengan Guru yang lulusan SMA atau SMK. sehingga ini menjadi bahan pertimbangan pak Bupati,” harap Fory Naway.

Guru besar tetap UNG itu menambahkan, pelaksanaan Perbup lebih cepat direalisasikan pada anggaran perubahan agar leluasa Desa dan Pemdes.

“Kami dari PGRI tentunya mendukung dan mendorong ini termasuk memberikan informasi dengan klaster-klaster tadi, sehingga juga ada pemerataan secara menyeluruh melalui strata pendidikan,” pinta Fory.

Ia pun berharap, jika ini secepatnya terealisasi, diharapkan menjadi support dan semangat untuk meningkatkan kinerja para guru termasuk meningkatkan produktivitas kerja.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *