MANADO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta menjadi kunci dalam membentuk birokrasi yang profesional dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan bahwa ASN muda yang memiliki kompetensi, integritas serta rekam jejak kinerja yang baik perlu diberi ruang lebih luas untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menghadiri Seminar Nasional Manajemen Talenta dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan PPK yang digelar oleh BKN Regional Manado, Jumat (18/7/2025), di Swiss-Belhotel Manado. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh dan diikuti oleh kepala daerah dari Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
“Kita harus mulai memberi kepercayaan kepada ASN muda yang berbakat, berprestasi dan menunjukkan kinerja terbaik. Mereka layak dipromosikan untuk menjadi bagian dari kepemimpinan birokrasi yang baru,” ujar Idah.
Lebih lanjut, Idah menyebut bahwa Pemprov Gorontalo mulai menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses penataan sumber daya manusia. Pendekatan ini dinilainya lebih adaptif, transparan dan berorientasi hasil dibandingkan metode konvensional seperti open bidding yang membutuhkan waktu lama.
“Manajemen talenta memungkinkan promosi jabatan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Sistem ini mendasarkan seleksi pada kinerja dan kapasitas, bukan semata-mata senioritas atau faktor kedekatan,” imbuh mantan Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini.
Wagub juga mengungkapkan bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan segera dilaksanakan, seiring telah terpenuhinya masa tunggu enam bulan pasca pelantikan kepala daerah. Ia menegaskan, setiap kebijakan promosi maupun mutasi jabatan akan mengacu pada evaluasi kinerja aktual dan prinsip meritokrasi.
Selain menyoroti pentingnya regenerasi birokrasi berbasis talenta, Idah turut meminta percepatan proses administrasi penerbitan SK untuk PPPK tahap dua. Ia menegaskan kepada Kepala BKD Provinsi Gorontalo agar segera menyelesaikan proses tersebut demi mendukung kelancaran tugas para pegawai non-PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Sebagai penutup, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan PPK oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, yang turut disaksikan oleh para bupati dan wali kota dari ketiga provinsi.
