BOLMUT – Penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan program pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Hal itu terlihat dari kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh, dalam rapat pendampingan hukum (legal assistance) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2P) Sulawesi I, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut mempertemukan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan jajaran BP2P Sulawesi I.
Pembahasan difokuskan pada pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BP2P Sulawesi I Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Plt Bupati Bolmut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
