BOLTARA – Ratusan pemuda dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar aksi demonstrasi di sepanjang jalan trans Sulawesi, Desa Bolangitang hingga Boroko, Rabu (18/02/2026).
Aksi yang dikemas dalam Aliansi Masyarakat Peduli Binadou (AMPB) tersebut, menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Boltara untuk mencabut dukungan pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR).
Selain itu, Pemda dan DPRD dituntut untuk mengusulkan perubahan nama Bolaang Mongondow Utara menjadi Binadou.
“Tuntutan kami, tolak dan cabut dukungan Boltara terhadap pemekaran Provinsi BMR. Serta meminta kepada Pemda dan DPRD untuk mengusulkan perubahan nama Kabupaten menjadi Binadou,” kata Febrianto Lombu, Koordinator Lapangan pada aksi tersebut.
Menurut Febri, penolakan dan usulan perubahan nama ini, berangkat dari histori dan adat di wilayah Boltara. Dimana, bayang-bayang P-BMR, menurut Febri, seperti mengabaikan wilayah adat Kaidipang-Bolangitang dan Bintauna.
“Kami tegas, kami tidak mau daerah adat ini (Binadou) dijadikan pelengkap administrasi saja terhadap pemekaran P-BMR. Sehingga itu dengan tegas, kami minta kepada Pemda dan DPRD untuk mencabut dukungan pemekaran P-BMR,” tegas Febri.
Senada dengan hal tersebut, Fardhan Patingki yang merupakan orator dalam aksi tersebut juga menyampaikan tuntutan terhadap penggantian nama kabupaten menjadi Binadou.
“Penggantian nama kabupaten menjadi Binadou adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan. Kenapa? Karena inilah jati diri kita masyarakat eks swapraja, Kaidipang Besar (Kaidipang-Bolangitang) dan Bintauna,” tegas pria yang akrab disapa Rafik tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Boltara, Sirajudin Lasena menyampaikan apresiasinya terhadap sekolompok pemuda yang tergabung dalam aliansi tersebut. Menurutnya, gagasan dan aspirasi yang disampaikan, adalah kepedulian terhadap daerah ini.
“Saya sangat mengapresiasi dan bangga dengan teman-teman yang tergabung dalam AMPB ini. Karena tentu aspirasi yang disampaikan ini adalah untuk daerah yang kita cintai ini (Boltara),” ujar Sirajudin.
Terkait perubahan nama Bolaang Mongondow Utara menjadi Binadou yang menjadi tuntutan masa aksi, Sirajudin menyampaikan bahwa hal tersebut sudah dari awal terlintas di benak pikirannya.
“Jadi sejak sebelum saya jadi Bupati, saya juga menginginkan hal ini. Saya sampaikan, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak bisa diubah, kecuali ayat Al-Qur’an. Namun tentunya harus melalui persiapan yang matang,” ujarnya.
Hal ini pun kata dia, akan dikomunikasikan dengan DPRD Bolatara.
“Tinggal kita kaji, buatkan naskah akademiknya, dari sisi etnis dan budayanya, yang kemudian sama-sama pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengusulkan hal ini ke DPR RI Pusat.
Saya nanti akan komunikasi dengan pimpinan DPRD untuk membicarakan ini. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang, ini kemauan rakyat,” jelas Sirajudin.
Sementara itu, terkait dengan isu P-BMR, menurutnya sampai dengan hari ini Isu BMR ini, Pemda Boltara belum merespon lebih jauh.
sampai dengan saat ini, ide dan gagasan
“Sampai saat ini juga, Pemkab maupun DPRD, belum menyikapi secara serius(P-BMR). Karena ini baru dalam tahapan usulan. Baik ke Pemeintah Provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Kedua, lanjut Sirajudin, pihaknya kemarin telah berkomunikasi dengan panitia pemekaran P BMR melalui telepon.
“Kami sampaikan kepada panitia, alangkah baiknya sebelum konsolidasi, bisa audiens dengan gubernur, agar bisa menyampaikan langsung gagasan tersebut, kemudian hasil audiens itu di sosialisasikan ke masyarakat BMR. Sebenarnya hal ini bisa didiskusikan bersama,” sebutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masa masih terus melaksanakan orasinya dengan menuntut Pemda dan DPRD untuk menandatangani nota kesepahaman terkait penolakan P-BMR dan perubahan nama Bolaang Mongondow Utara menjadi Binadou.
