NASIONAL – Rencana Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam merupakan langkah yang tepat. Langkah ini menunjukkan komitmen Mahfud untuk menjaga netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.
Sebagai calon wakil presiden, Mahfud harus menghindari konflik kepentingan. Jika masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud akan memiliki akses ke informasi dan fasilitas negara yang dapat digunakan untuk kepentingan kampanyenya. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan bagi kandidat lain.
Selain itu, pengunduran diri Mahfud juga akan menjadi contoh bagi pejabat publik lain yang ikut kontestasi Pemilu. Dengan mengundurkan diri, pejabat publik tersebut akan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan integritas.
Terkait dengan respons Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, keduanya menunjukkan sikap yang positif. Jokowi menghargai keputusan Mahfud, sementara Ma’ruf mengatakan bahwa keinginan mundur itu merupakan hak setiap menteri.
Jika Mahfud resmi mengundurkan diri, keputusan soal penggantinya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Nantinya, Jokowi akan menimbang apakah perlu menteri baru atau diisi pejabat sementara.
Saya berharap jika Mahfud resmi mengundurkan diri, tak akan terjadi gangguan di kabinet. Jokowi akan menentukan apakah ada pengganti atau diisi oleh pejabat sementara.
Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengungkap rencananya mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada waktu yang tepat.
Namun begitu, saat ini pihak Istana Kepresidenan belum menerima surat pengunduran dari Mahfud.
Mahfud menyampaikan rencananya mundur dari Kabinet Jokowi pada saat kunjungannya di Semarang. Kala itu telah beredar isu kalau Mahfud mau mundur dari menteri. Terlebih kabar itu muncul setelah capresnya, Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud mundur supaya tidak ada konflik kepentingan.
Isu itu kemudian dijawab Mahfud di Semarang yang juga ditayangkan dalam siaran langsung di YouTube Mahfud Md Offisial, Selasa (23/1) kemarin. Mahfud pada saat itu menegaskan tidak ada hal yang bertentangan dengan pernyataan Ganjar.
Mahfud mengatakan saran dari Ganjar sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Dan, Mahfud juga menyampaikan akan mundur di waktu yang tepat.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud dalam acara di Semarang.
“Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya kan membacakan sebuah pernyataan ‘Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menko Polhukam’,” lanjut dia.
Mahfud membeberkan alasan soal rencananya mundur. Dia mengatakan salah satunya ingin menjadi contoh pejabat yang ikut kontestasi Pemilu tidak rangkap jabatan.
“Satu, menurut aturan itu tidak dilarang. dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat lah. tetapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahkan wali kota pun ya tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. tapi tidak apa-apa,” katanya.
“Kedua, saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
