IDENTIK.NEWS – Belum ada hasil dari proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menuai sorotan.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bolmut, Salim Bin Abdullah. Ia mengatakan lambatnya hasil proses JPTP, membuat beberapa instansi di Bolmut seperti mati suri.
“Seperti halnya Dinas Kesehatan (Dinkes), karena belum ada Kadis Definitif, maka belum ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga terkendala pada proses jalannya program Dinas itu sendiri,” ungkap SBA, sapaan akrabnya.
SBA menerangkan, seperti dalam berita media identik.news, Instalasi Farmasi Dinkes Bolmut itu, belum bisa melakukan pembelanjaan obat-obatan karena belum ada PPK.
“Nah bagaimana jika penyedia obat-obatan di 12 Puskesmas se-Bolmut, bisa kehabisan stok obat. Jadinya pasien harus mencari obat ditempat luar, ini kan menyusahkan masyarakat,” terangnya.
Disisi lain, masyarakat yang menggunakan BPJS pun, harus rela membeli obat-obatan di tempat lain akibat tidak tersedianya obat di Puskesmas.
“Jadi tidak berguna BPJS yang dipakai kalau masih mengeluarkan biaya untuk membeli obat diluar, sementara fasilitas kesehatan sendiri menjamin hal itu,” bebernya.
Lebih lanjut, ia meminta kepada Sekda Bolmut dan juga BKPP untuk segera menindaklanjuti hasil JPTP di Bolmut tersebut.
Seperti diketahui, Pemkab Bolmut melalui Panitia Seleksi (Pansel) JPTP telah mengumumkan hasil akhir dari seleksi terbuka JPTP di Lingkungan Pemkab Bolmut 2022.
Pengumuman itu secara resmi dituangkan dalam surat bernomor 07/PANSEL-JPTP/BMU/1/2023, tertanggal 5 Januari 2023.
Adapun pengumuman tersebut menerangkan peserta terbaik yang ditetapkan oleh Pansel JPTP, yang sifatnya final dan tidak bisa diganggu gugat.
Meski begitu, dari hasil akhir yang telah diumumkan tersebut, hingga saat ini belum ada penetapan peserta yang menduduki jabatan tinggi sesuai instansi yang tertera.
Sebanyak delapan jabatan tinggi di OPD kabupaten Bolmut diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Kadis Dinkes, Kadis Dukcapil.
Selanjutnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Pertanian, dan Kadis Perhubungan.
Dikonfirmasi hal ini ke Kaban BKPP dan Sekretaris Daerah, belum mendapatkan jawaban. (Svg)
