GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-28 yang dilaksanakan pada Selasa, (8/7/2025).
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi dan DPRD selama proses pembahasan hingga penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda.
“Alhamdulillah, antara tim anggaran pemerintah dan badan anggaran serta para anggota dewan yang terhormat, kita bersepakat bahwa LKPJ ini dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas dan pada siang hari ini mendapatkan persetujuan,” ujar Gusnar dalam pidatonya.
Dalam pidato resminya, Gubernur Gusnar menjelaskan bahwa Perda yang baru saja disahkan ini akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu masa transisi kepemimpinan dan perlunya penyesuaian anggaran agar dapat dijalankan secara efisien.
“Kami memohon bisa dipahami apabila penyelenggaraan anggaran 2025 yang menggunakan pijakan Ranperda 2024 akan dinamis dan mengalami penyesuaian sana sini, karena kami ingin mencapai target yang optimal pada penyelenggaraan anggaran tahun ini,” ungkapnya.
Gusnar menambahkan, meskipun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.
“Tidak sekedar menghasilkan WTP, tetapi output penyelenggaraan anggaran 2025 dapat menjadi efektif untuk diorientasikan pada kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, pendapatan daerah tahun 2024 tercatat mencapai Rp1,930 triliun atau 100,31 persen dari target sebesar Rp1,924 triliun. Di sisi lain, total belanja daerah setelah perubahan APBD mencapai Rp2,078 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,983 triliun atau 95,43 persen.







