Kota Gorontalo – Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gorontalo yang semestinya menjadi momentum refleksi perjuangan dan penguatan nilai kebangsaan, justru dibayangi isu tak sedap.
Dugaan praktik ‘suap’ yang menyeret nama anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, kembali menjadi sorotan publik.
Di tengah semarak pengibaran bendera dan perayaan kemerdekaan, masyarakat mempertanyakan integritas wakil rakyatnya. Pasalnya Umar Karim, diduga menerima uang sebesar Rp.300 juta terkait persoalan lahan kelapa sawit.
Meski sempat terlihat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kehadirannya dianggap sekedar pencitraan, bukan upaya serius menuntaskan dugaan kasus yang menjeratnya.
Sejumlah pihak menilai Pansus Sawit DPRD Gorontalo yang dipimpin Umar Karim kini tersandera isu ‘suap’ tersebut.
“Kalau memang bersih, laporkan juga ke KPK. Jangan hanya tampil di depan publik, sementara masalah utama dibiarkan,” ujar seorang warga Kota Gorontalo yang enggan disebutkan namanya.
Umar Karim sendiri pernah melaporkan salah satu humas perusahaan kelapa sawit ke Mapolda Gorontalo pada 15 Juli 2025.
Namun, laporan itu hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut berarti. Kondisi ini semakin menimbulkan keraguan publik terhadap keseriusan penegakan hukum.
Harapan masyarakat jelas; kasus dugaan “upeti” Rp. 300 juta ini harus diungkap seterang-terangnya. Jangan sampai perasaan publik dikhianati oleh wakil rakyat yang mestinya memperjuangkan kepentingan mereka.
Di momen sakral kemerdekaan, bangsa seharusnya terbebas dari noda praktik korupsi. Dugaan suap yang menyeret anggota DPRD Gorontalo ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih jauh dari selesai.
