Gorontalo – Sejumlah proyek revitalisasi Danau Limboto dan pembangunan Pintu Air Tapodu di Gorontalo diduga sarat indikasi korupsi. Temuan investigasi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Garda NKRI Provinsi mengungkap potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah akibat dugaan pengurangan volume pengerukan serta berbagai kerusakan bangunan yang diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Ketua Garda NKRI, Rahmat Toan Barusi, menyatakan kepada media bahwa pihaknya akan segera melaporkan temuan ini kepada penegak hukum. Laporan tersebut akan menyasar para pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara, pelaksana proyek, hingga konsultan pengawas.
Dari hasil investigasi, Garda NKRI menemukan indikasi pengurangan volume pengerukan pada proyek revitalisasi Danau Limboto yang dikerjakan oleh PT. SMS dan PT. TAMAEL Group. Praktik ini diduga kuat berpotensi merugikan negara dalam jumlah signifikan.
Selain itu, pembangunan Pintu Air Tapodu yang telah dianggarkan setiap tahun juga menjadi sorotan. Meski terus mendapatkan alokasi anggaran, kondisi fisik bangunan justru menunjukkan kerusakan serius. Beberapa pintu air mengalami korosi parah, sementara bangunan strukturnya terlihat retak.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. TAMAEL Group pada kanal Tapodu dengan anggaran dari APBN yang mencapai ratusan miliar rupiah juga ditemukan bermasalah. Kerusakan pada sejumlah bangunan, baik bangunan pendukung maupun struktur utama, menambah daftar panjang permasalahan dalam proyek ini.
“Hasil investigasi kami menemukan banyak keretakan di sejumlah bangunan, termasuk pada struktur utama dan bangunan pendukung. Ini menjadi indikasi jelas bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut,” ungkap Rahmat.
Rahmat menegaskan bahwa Garda NKRI tidak akan tinggal diam. Mereka akan melaporkan semua temuan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWSS II) Gorontalo, pelaksana proyek, dan konsultan pengawas yang dianggap bertanggung jawab.
“Kami akan memastikan laporan ini segera diproses, agar dugaan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dapat diusut tuntas,” kata Rahmat.
Garda NKRI berharap laporan ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Mereka juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara demi mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWSS II belum memberikan tanggapannya. (Red)
