Rekomendasi DPRD Bolmut ke Bupati meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, hingga kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah
IDENTIK NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut menggelar paripurna penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmut tahun anggaran 2022, Jumat (26/05).
Pada paripurna tersebut, DPRD Bolmut melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk, menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bolmut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Pansus DPRD Bolmut, Moh Abdul Rafiq Pangau.
Beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi DPRD Bolmut diketahui, berdasarkan hasil penulusuran dari Pansus yang telah dibentuk.
Adapun rekomendasi DPRD Bolmut ke Bupati meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, hingga kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD Bolmut meminta kepada Bupati Bolmut untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga yang masih menganggur. Perlu dibuat Perda investasi dengan tujuan agar pelaku usaha yang berinvestasi di Bolmut dapar merekrut masyarakat lokal,” kata Rafiq Pangau.
Kemudian, mendorong Pemda mempercepat pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Bolmut.
“Membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang putus sekolah dan tidak lulus SMP-SMA untuk diikutkan program paket B dan C digratiskan,” ucap Rafiq Pangau.
Rekomendasi itu kata Rafiq Pangau meliputi IPM di Kabupaten Bolmut.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan terkait angka kemiskinan di Bolmut untuk ditekan sehingga dapat menurun.
“Yang Pansus dapati di lapangan, masih banyak keluarga mampu yang masuk data keluarga miskin. Saudara Bupati diminta memonitor SKPD terkait untuk memvalidasi data tersebut, sehingga bantuan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Disisi kebijakan umum pengelolaan keuangan, pria yang akrab disapa Ko Donny ini mengurai, DPRD Bolmut merekomendasikan mulai dari capaian PAD, realisasi, hingga pendapatan lainnya.
“Capaian PAD pada komponen denda keterlambatan, penerimaan bunga deposito dan penerimaan jasa giro, hal ini bukanlah sebuah prestasi. Apa terlebih PAD yang bersumber dari denda keterlambatan.
Ini menggambarkan bahwa, perencanaan dan pengawasan internal yang tidak matang. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan pelaksanaan tender pembangunan fisik, dapat dilaksanakan maksimal pada triwulan II,” ungkap Pangau.
Sementara pada soal PAD, DPRD meminta kepada Bupati untuk mengefektifkan sumber pendapatan dari pajak maupun retribusi, agar dapat meningkatkan PAD.
“Kemudian, meminta kepada Bupati, untuk lebih aktif mendorong kinerja SKPD teknis pengelola PAD, sebagai bentuk kontribusi pendapatan daerah. Sehingga dapat berdampak dan menopang kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Dikatakannya, pada pengelolaan DAK, DPRD melihat pelaksanaannya masih belum efektif. Karena penganggaran DAK, dimengerti mempunyai tujuan khusus.
“Maka, kepada SKPD untuk dapat maksimal mengelola anggaran DAK, agar manfaat pembangunan dapar segera dirasakan,” sebutnya.
Untuk pengusulan DAK pun, diminta agar sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga itu, Bupati harus memantau setiap pengusulannya.
“Terakhir, DPRD meminta kepada saudara Bupati, agar menindaklanjuti rekomendasi DPRD Bolmut sebelumnya yang belum terlaksana,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Bupati Bolmut Depri Pontoh mengatakan, Pemda akan selalu berupaya membangun komitmen yang utuh dengan DPRD.
“Mengkaji dengan seksama catatan yang disampaikan DPRD, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Depri Pontoh.
Depri mengungkapkan harapan dan dukungan dari DPRD Bolmut, untuk memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja daerah tahun 2023 ini.
“Semoga suasana kebersamaan seperti ini, dapat terus kita bangun, kita tingkatkan, kita mantapkan dan kita pelihara. Sehingga cita-cita dan harapan bersama, dapat terwujud,” terangnya.
Pewarta: Svg
