Hari ini 31 Maret Batas Lapor SPT, Berikut Sanksinya

Jumat, 31 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hari ini 31 Maret Batas Lapor SPT Wajib Pajak Pribadi

Hari ini 31 Maret Batas Lapor SPT Wajib Pajak Pribadi

IDENTIK.NEWS — Hari ini, 31 Maret merupakan batas lapor SPT bagi Wajib Pajak Pribadi. Sementara bagi Wajib Pajak Badan, yakni hingga 30 April 2023.

Diketahui, Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melapor SPT hingga waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa denda hingga sanksi pidana.

Demikian hal itu tertuang dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sejumlah sanksi yang akan dikenakan bagi yang tidak melaporkan SPT, berupa sanksi denda dan sanksi pidana.

Sanksi Denda

Sanksi denda atau sanksi administrasi akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak lapor SPT hingga batas waktu yang ditentukan.

Sanksi denda ini tercantum dalam Pasal 7 UU KUP, dengan besaran denda sebagai berikut:

Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

Rp 1 juta untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan

Rp100.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak dapat membayarkan dendanya ke Kantor Pajak setelah menerima Surat Tagihan Pajak (SPT) atas keterlambatan pelaporan SPT tahunan.

Sanksi Pidana

Selain denda atau sanksi administrasi, Wajib Pajak yang sengaja tidak lapor SPT juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

Sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU KUP, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunan.

Selain itu juga, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana ini berupa kurungan dengan masa paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.

Tak hanya itu, sanksi pidana ini juga termasuk denda dengan jumlah paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Penulis: SVG 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Progres KNMP Tanjung Sidupa Capai 22 Persen, Pembangunan Terus Dikebut
Aditya Pontoh Matangkan Program Udang Vaname Bersama Kementerian KKP
Aditya Pontoh Blusukan ke UMKM Pinogaluman, Serap Aspirasi Warga
243 Masyarakat di Bolbar, Terima Bantuan Beras
Sekda Bolmut Resmi Buka Gebyar Pasar Senggol Boroko
Kejari Bolmut Gelar Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara
Gubernur Gusnar Ismail dan DPRD Gorontalo Sepakati KUA–PPAS APBD 2026
Dipilih Jadi Model Percontohan, Gubernur Gusnar: Gorontalo Siap Jalankan Program Koperasi Desa Merah Putih

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:52

Progres KNMP Tanjung Sidupa Capai 22 Persen, Pembangunan Terus Dikebut

Senin, 2 November 2026 - 11:11

Aditya Pontoh Matangkan Program Udang Vaname Bersama Kementerian KKP

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 21:02

Aditya Pontoh Blusukan ke UMKM Pinogaluman, Serap Aspirasi Warga

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:29

243 Masyarakat di Bolbar, Terima Bantuan Beras

Senin, 9 Maret 2026 - 01:19

Sekda Bolmut Resmi Buka Gebyar Pasar Senggol Boroko

Berita Terbaru