IDENTIK.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mendesak pihak pemerintah daerah (Pemda) Bolmut untuk mengatur pelayanan BPJS kepada masyarakat dibuat satu pintu oleh Dinas Teknis yang membidangi.
Hal ini disampaikan oleh Komisi I DPRD Bolmut saat menggelar rapat kerja (Raker) bersama mitra kerja yang melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak BPJS cabang Bolmut, Selasa (26/07/2022).
“Sudah saatnya inovasi pelayanan satu pintu ini dilakukan di kabupaten Bolmut, karena mengingat pelayanan yang saat ini diberlakukan di Bolmut, secara tidak langsung menyusahkan masyarakat yang mengurusnya,” ucap Husen Yahya Suit Pontoh, anggota Komisi I DPRD Bolmut.
Hal ini dikatakannya, dengan adanya beberapa keluhan dan juga ketidakpahaman terkait pengurusan BPJS tersebut.
“Termasuk juga, konektifitas data pengguna BPJS yang ada di Desa-desa. Tentu ini agar, validasi data hingga pembayarannya terorganisir,” ucap Suit Pontoh.
Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Bolmut, Budi Setiawan Kohongia. Budi mengatakan kesepakatan dengan pernyataan Suit Pontoh tersebut.
“Karena ini sudah pernah diingatkan, namun belum terwujud. Termasuk juga jaminan sosial lainnya,” kata Aris, sapaan akrabnya.
Aris mengurai, banyaknya anggaran jumlah anggaran yang membackup jaminan sosial, kurang lebih 78% dari jumlah penduduk, sudah memiliki jaminan sosial.
“Untuk itu, berikan usulan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar, pelayanan satu pintu ini segera teranggarkan. Terserah mau satu pintu atau mau satu atap, yang terpenting pelayanannya sudah sekaligus dan validasi data bisa maksimal,” terangnya.
Ditempat yang sama, kepala kantor BPJS Bolmut Gusti Ketut Kusuma saat diwawancarai menerangkan, pihaknya akan tetap menyesuaikan dengan program Pemda Bolmut.
“Jika memang program Pemda mengusulkan pelayanan satu pintu untuk pelayanan BPJS, dari kami akan menyesuaikan,” kata Kusuma.
Kusuma membeberkan, kendala yang akan dihadapi oleh pihak BPJS sendiri yakni disoal tenaga pegawainya.
“Karena jujur saja, di Bolmut kita hanya ada dua petugas pelayanan di kantor BPJS, saya Kepala Kantor dan satunya lagi, pegawai tidak tetap. Jadi kalau ada program pelayanan satu pintu, mungkin bisa Pemda menyurat ke BPJS Cabang, agar menambahkan pegawai, atau pegawai yang bisa di inisiatif oleh Pemda sendiri,” jelasnya. (Svg)
