IDENTIK.NEWS – Terkait polemik pembangunan Bandar Udara (Bandara) Pohuwato, dewasa ini semakin menguap ke permukaan publik dengan adanya dugaan oknum Kepala Dinas (Kadis) bersama pihak SPBU yang diduga bermain harga solar bersubsidi.
Hal ini kemudian mendapat sorotan dari salah satu aktivis Gorontalo, Rahmat Toan Barusi. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat mengusut dugaan tersebut.
“Diduga, ada oknum Kadis yang terlibat pada proyek pembangunan Bandara Pohuwato, lebih khusus ke proyek penimbunan,” ungkap Toan sapaan akrabnya.
Seperti diketahui, pembangunan Bandara Pohuwato, diawali dengan penimbunan, sementara berlangsung dengan menggunakan puluhan dump truk dari masing-masing penyedia, yang sistem pembayarannya dibayar per-ritase.
Toan menerangkan dugaan keterlibatan oknum Kadis Pohuwato (Red) tersebut, diperkuat dengan adanya bukti transfer pembayaran retase dan solar subsidi, serta bukti lainnya.
“Sehingganya hal ini memperlihatkan adanya keterlibatan kadis yang sangat jelas,” ujar Toan yang merupakan Ketua DPW CMMI Gorontalo itu, Jumat (20/01/2023).
Ia menerangkan, keterlibatan ASN dalam urusan proyek, sudah pasti menyalahi aturan.
“Jika hal ini dibiarkan, atau bahkan tidak dievaluasi oleh pihak Pemda dan APH, tentu ini akan mencoreng citra Pemda Pohuwato yang sudah dibangun oleh pak Sisa (Syarif Mbuinga),” sebutnya.
Dilain sisi, ia juga mengatakan oknum Kadis tersebut diduga turut bermain juga dengan pihak SPBU dengan cara menaikkan harga BBM atau menaikkan tarif (mark up).
“Sehingga harga BBM yang dibayar oleh dump truk, sudah tidak normal lagi harganya,” sebutnya.
Anehnya lagi, lanjutnya, solar yang digunakan dalam pembangunan bandara itu seharusnya menggunakan solar industri.
“Akan tetapi kenyataan di lapangan justru oknum Kadis dan oknum lainnya menggunakan Solar subsidi,” katanya.
Dalam masalah ini, ia mengatakan perlu adanya tindakan tegas dari pihak-pihak yang berwenang, bahwa solar bersubsidi harus diketahui pendistribusiannya.
“Jangan sampai akan menyalahi aturan terkait pemanfaatan solar bersubsidi,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta kepada Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk turun mengusut dan memeriksa aliran dana di rekening oknum kadis tersebut.
“Serta DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bandara tersebut,” tegasnya. (Arya)
