BOLMUT – Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Fadli Alamri, melontarkan kritik keras terhadap salah satu pimpinan DPRD Bolmut yang baru-baru ini ikut bersuara terkait penghentian aktivitas galian C ilegal di Kecamatan Sangkub oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Fadli, pernyataan pimpinan DPRD yang diberitakan salah satu media lokal justru terkesan membenturkan aturan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Seolah-olah, langkah tegas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menertibkan tambang ilegal hanya menyengsarakan rakyat kecil.
“Seharusnya wakil rakyat tidak asal bicara yang bisa memicu konflik sosial. Tugas mereka mestinya memfasilitasi para pengusaha material ilegal untuk segera mengurus izin, bukan justru mengeluarkan statemen yang memprovokasi masyarakat dan menyudutkan pemerintah,” tegas Fadli, Rabu (17/9/2025).
Ia menyoroti, selama sepuluh tahun terakhir DPRD nyaris tak pernah menyinggung persoalan perizinan galian C. Namun, begitu Pemda mulai melakukan penindakan, DPRD tiba-tiba tampil seolah menjadi pahlawan pembela buruh tambang.
“Ini sangat janggal. Jangan-jangan ada kepentingan tersembunyi. Kami mulai curiga aktivitas galian C di Sangkub ada bekingan dari anggota DPRD,” sindirnya pedas.
Fadli menegaskan, langkah Pemda melalui DLH sudah tepat. Sebab, tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana serta kerugian negara.
“Kalau DPRD mau bela rakyat, dorong lah pengusaha untuk taat aturan. Jangan malah terkesan melawan kebijakan penegakan hukum,” pungkasnya.







