BOLMUT – Mohammad Aditya Pontoh resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Penyerahan SK tersebut dilakukan menyusul Bupati Bolmut Sirajudin Lasena yang kini tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan Aditya Pontoh sebagai Plt Bupati menjadi langkah untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bolmut tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang dihadapi Sirajudin Lasena.
Sirajudin sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersebut diumumkan KPK pada Selasa, 22 September 2026, setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan sejumlah lokasi lainnya.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Sirajudin Lasena sebagai tersangka. Ia juga langsung ditahan untuk kepentingan proses penyidikan.
KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
KPK juga menyampaikan adanya dugaan permintaan fee proyek dan sejumlah penerimaan lain yang masih didalami dalam proses penyidikan.
Di tengah situasi tersebut, Mohammad Aditya Pontoh kini mendapat mandat untuk menjalankan tugas pemerintahan sebagai Plt Bupati Bolmut.
Aditya sebelumnya merupakan Wakil Bupati Bolmut periode 2025–2030 dan dilantik bersama Sirajudin Lasena oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Dengan diterimanya SK Plt tersebut, Aditya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak terganggu. Sejumlah agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Situasi ini sekaligus menempatkan Aditya pada posisi strategis untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Koordinasi dengan Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Forkopimda serta seluruh aparatur sipil negara menjadi penting agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif.
Sebelumnya, setelah dilantik sebagai Wakil Bupati, Aditya Pontoh juga pernah menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan bekerja bersama menjalankan program pembangunan daerah.
