BOLMUT – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Laporan tersebut memuat capaian kinerja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut, dr. Jusnan Mokoginta, menyampaikan bahwa hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemerintah Daerah akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan serta penganggaran program pembangunan pada tahun berikutnya.
“LKPJ ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti nyata dari kerja yang telah dilaksanakan bersama sepanjang tahun 2025. Kami menyajikan data secara objektif, baik terkait capaian target maupun berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Seluruh proses penyusunan dan penyampaian LKPJ telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral,” ujar Jusnan, Selasa (14/4/2026).
Jusnan menjelaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 difokuskan pada sejumlah prioritas daerah, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saran, masukan, serta fungsi pengawasan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik ke depan,” pungkas Jusnan.
