BOLMUT – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (KPU Bolmut) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tersebut, dinilai sering menghabiskan anggaran ke luar daerah.
Teranyar, KPU Bolmut berencana memboyong para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 329 orang, serta 107 orang divisi Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang terjadwal 17 sampai 19 Juli 2024 di salah satu hotel mewah di Tateli, Manado.
KPU berencana menggelar kegiatan bertemakan, rapat koordinasi dan evaluasi pencocokan dan penelitian, finalisasi dan sinkronisasi serta penyusunan laporan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di Hotel Mercure, Manado.
Akan hal itu, salah satu aktivis pemuda Bolmut, Bobiyanto Masuara, menyorot KPU. Bobi menilai, tindakan KPU Bolmut patut diberi peringatan khusus.
“Saya atas nama masyarakat Bolmut, mengecam tindakan KPU Bolmut yang doyan pelesiran ke luar daerah dengan dalih melaksanakan kegiatan,” kata Bobi Masuara
Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU tersebut tidak memiliki output bagi daerah Binadow (nama awal Kabupaten Bolmut).
“Namun justru hanya menghamburkan uang daerah. Kegiatan yang bisa dilaksanakan di dalam daerah, kenapa harus dilaksanakan di luar daerah?, ini kan namanya pemborosan anggaran,” ujarnya.
Bobi mengaku, bahwa dirinya berhak mengkritik kegiatan yang dilaksanakan KPU tersebut. Hal itu didasarkan atas anggaran yang digunakan oleh KPU merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolmut.
“Kami masyarakat berhak keberatan atas pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, sebab ketergantungan masyarakat atas APBD tidak bisa dipungkiri, ditambah lagi dengan kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan harus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Selain itu, anggaran yang digunakan oleh KPU Bolmut, bersumber dari APBD Bolmut,” tegas Bobi.
Sebelumnya, kata Bobi, KPU juga pernah melaksanakan kegiatan di luar daerah, dengan dalih, Bolmut tak memiliki tempat yang representative. Padahal, Bolmut memiliki beberapa hotel yang memadai untuk dilaksanakannya kegiatan-kegiatan.
“Kemarin juga tengah menjadi sorotan publik. Tapi anehnya, pihak KPU Bolmut sepertinya mengabaikan saran dan kritikan dari masyarakat,” kesalnya.
Lebih lanjut, Bobi meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bolmut untuk mengawasi KPU Bolmut didalam pengelolaan anggaran melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Ketua KPU Bolmut, Zamaludin Djuka saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, belum merespon.
Hingga berita ini terbit, upaya konfirmasi akan terus dilakukan.
