BOLMUT – Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (Kejari Bolmut) tengah menangani sejumlah dugaan kasus korupsi yang mencuat di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmut. BLT tersebut merupakan bagian dari program bantuan penanganan bencana non-alam akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021.
Isu terkait penyaluran dana ini mencuat di tengah masyarakat, mengingat bantuan tersebut ditujukan bagi warga yang terdampak langsung pandemi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kejari mengenai pihak atau institusi yang terlibat.
Plt. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolmut, Feicy Filisia Ansow, SH, saat ditemui wartawan di ruang PTSP Kejari Bolmut pada Kamis (24/4/2025), didampingi Kepala Seksi Pidana Umum, Jeri Kurniawan, SH, membenarkan bahwa pihaknya sedang mendalami sejumlah indikasi tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.
“Saat ini kami telah menerima informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam program bantuan sosial selama masa pandemi. Beberapa indikasi awal sedang kami telusuri lebih lanjut,” ujar Feicy.
Saat ditanya mengenai dugaan korupsi dalam penyaluran BLT oleh BPBD Bolmut, Feicy membenarkan bahwa kasus tersebut termasuk dalam fokus penyelidikan Kejari.
“Ya, perkara itu sedang dalam tahap penyelidikan,” singkatnya.
Namun, ia menegaskan bahwa penjelasan lebih detail akan disampaikan setelah ada arahan dari pimpinan.
“Untuk informasi lebih lanjut, kami masih menunggu pernyataan resmi dari pimpinan,” tambahnya.
Selain kasus di BPBD, Kejari Bolmut juga sedang menyelidiki dugaan korupsi lain, termasuk penyalahgunaan anggaran belanja makan minum rumah tangga pimpinan DPRD Bolmut.
Sebelumnya, Kepala Kejari Bolmut, Oktavian Syah Effendi, SH., MH, menegaskan komitmen institusinya dalam menangani kasus dugaan penyelewengan anggaran.
“Kami tidak main-main. Setiap laporan yang masuk akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Oktavian. Ia juga memastikan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu.
Dukungan terhadap langkah Kejari Bolmut juga datang dari masyarakat sipil. Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP K-P-K) Bolmut, Fadli Alamri, mengapresiasi ketegasan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi.
“Kami mendukung penuh langkah Kejari Bolmut. Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tetapi juga harus berani menyasar jika ada oknum pejabat yang terlibat. Ini penting demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Fadli.
Ia juga mendorong agar proses hukum tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga memberikan efek jera serta memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
“Kita berharap momentum ini dimanfaatkan untuk pembenahan menyeluruh. Korupsi bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga soal kepercayaan rakyat yang terciderai. Kejari Bolmut harus terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.
