Kasus Korupsi Makan Minum Pimpinan DPRD Bolmut Diduga ‘Mengendap’ di Kejaksaan

Rabu, 23 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional LP K-P-K

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional LP K-P-K

BOLMUT – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di lembaga legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kali ini, sorotan tertuju pada belanja makan minum rumah tangga pimpinan DPRD Bolmut periode 2019–2024, yang diduga tidak sesuai dengan nomenklatur anggaran yang semestinya. Kasus ini diduga kuat terabaikan dan mengendap di Kejaksaan Negeri Bolmut tanpa kejelasan lebih lanjut.

Freddy R.J. Tulangow, SH, MH, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP K-P-K), menyatakan, anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp100 juta per tahun untuk masing-masing pimpinan DPRD. Jika dihitung selama lima tahun masa jabatan dan untuk tiga pimpinan DPRD, maka total anggaran yang dipertanyakan mencapai Rp1,5 miliar.

“Jika pimpinan DPRD sudah menerima tunjangan perumahan karena tidak tinggal di rumah dinas, maka semestinya tidak ada pembebanan anggaran makan minum yang dapat menggandakan beban negara. Ini sangat tidak sesuai dengan nomenklatur dan patut diduga sebagai penyalahgunaan anggaran,” tegas Freddy.

Lebih lanjut, Freddy menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan dan Rincian Belanja sudah mengatur bahwa tunjangan perumahan menggantikan fasilitas rumah dinas yang mencakup biaya operasional, termasuk makan minum. Dengan demikian, anggaran makan minum yang dibebankan kembali pada anggaran negara jelas tidak sesuai ketentuan.

Meski dugaan penyimpangan ini telah mencuat sejak akhir 2024, Kejaksaan Negeri Bolmut hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka. Freddy menilai bahwa kasus ini mengundang tanda tanya besar mengenai ketegasan aparat penegak hukum.

“Keadaan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum daerah. Jika aparat penegak hukum tidak segera menindaklanjuti kasus ini dengan transparan, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap integritas hukum,” ujar Freddy.

Hingga kini, publik dan berbagai pihak masih menantikan langkah hukum yang jelas dan tegas dari Kejaksaan Negeri Bolmut terkait kasus ini.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Progres KNMP Tanjung Sidupa Capai 22 Persen, Pembangunan Terus Dikebut
Aditya Pontoh Canangkan Hari Guru Nasional ke-81 di Bolmut
Aditya Pontoh Gandeng Universitas Gorontalo, Perkuat SDM dan Dorong Percepatan Pembangunan Bolmut
PWI Bolmut Tegaskan Tak Terlibat dalam Rencana Demo Aliansi LSM dan Wartawan BMR
Aditya Pontoh Resmikan Gereja GMIBM Filadelfia Sangtombolang
Dorong Ekonomi Daerah, Aditya Pontoh Ajak Pemuda Kembangkan Wirausaha
Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Aditya Ajak Masyarakat Teladani Semangat Perjuangan
Aditya Pontoh Pasang Batu Nisan, Kenang Jasa Tokoh Pemekaran Benyamin Utusan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:52

Progres KNMP Tanjung Sidupa Capai 22 Persen, Pembangunan Terus Dikebut

Jumat, 20 November 2026 - 10:53

Aditya Pontoh Canangkan Hari Guru Nasional ke-81 di Bolmut

Senin, 16 November 2026 - 11:15

Aditya Pontoh Gandeng Universitas Gorontalo, Perkuat SDM dan Dorong Percepatan Pembangunan Bolmut

Minggu, 15 November 2026 - 19:28

PWI Bolmut Tegaskan Tak Terlibat dalam Rencana Demo Aliansi LSM dan Wartawan BMR

Rabu, 11 November 2026 - 10:27

Dorong Ekonomi Daerah, Aditya Pontoh Ajak Pemuda Kembangkan Wirausaha

Berita Terbaru