BOLMUT – Dugaan praktik “mafia solar” kembali mencuat, kali ini terkait dengan penggunaan surat rekomendasi untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Surat rekomendasi yang semestinya digunakan untuk membantu nelayan dan petani, justru diduga dijadikan alat permainan di lapangan.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, surat rekomendasi solar bersubsidi dikeluarkan oleh dua instansi, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk nelayan serta Dinas Pertanian untuk petani. Mekanismenya, SPBU hanya diperbolehkan memegang arsip berupa daftar nama penerima rekomendasi, yang kemudian diberi tanda centang saat melakukan pengisian. Namun, temuan media ini berbeda di lapangan.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tumpukan surat rekomendasi asli justru tertata rapi di SPBU Boroko. Hal ini jelas bertolak belakang dengan aturan yang disampaikan kedua dinas. Lebih janggal lagi, beberapa rekomendasi yang ada hanyalah berbentuk fotokopi, sehingga menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada “permainan” yang dilakukan pihak tertentu dalam pengelolaan rekomendasi tersebut.
Dugaan permainan semakin menguat dengan adanya contoh kasus yang dialami seorang petani. Berdasarkan pengakuan Dinas Pertanian, seorang petani pernah datang ke SPBU Boroko untuk mengisi solar bersubsidi sesuai hak kuotanya. Namun, petugas SPBU menyatakan kuota si petani tinggal 2,5 liter saja.
Padahal, setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan dilakukan pengecekan, kuota yang bersangkutan masih tersisa 200 liter. Fakta ini semakin menyingkap adanya dugaan manipulasi kuota di tingkat SPBU.
Menanggapi hal tersebut, baik Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Pertanian berkomitmen untuk segera menertibkan tata kelola distribusi solar bersubsidi.
Keduanya sepakat akan mengeluarkan surat resmi kepada pihak SPBU Boroko, dengan menegaskan bahwa pelayanan hanya boleh diberikan kepada nama-nama penerima rekomendasi yang sudah terdaftar di sistem dinas terkait, bukan melalui surat rekomendasi fisik yang dipegang SPBU.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan rantai dugaan praktik mafia solar dapat diputus, sehingga distribusi solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran untuk kebutuhan nelayan dan petani.
Meski begitu, pantauan media ini belum menunjukkan adanya pengamanan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum di wilayah tersebut.







