Kota Gorontalo – Ketegangan awal yang semula dipicu oleh kelangkaan BBM dan persoalan perizinan dalam aktivitas melaut, justru berubah menjadi momentum dialog terbuka antara nelayan dan pemerintah. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (5/8) antara Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dan perwakilan asosiasi nelayan yang dipimpin Sarlis Mantu, menjadi ajang penyampaian aspirasi yang produktif.
Para nelayan menyuarakan keresahan mereka terkait distribusi BBM yang tersendat, pembatasan wilayah tangkap hingga 12 mil laut, keterbatasan jumlah rompong serta rumitnya proses perizinan kapal dan alat tangkap. Semua ini dinilai menghambat operasional mereka di tengah kondisi laut yang kian menantang.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gusnar menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan secara bertahap dan sesuai kewenangan. Sebagai langkah awal, Pemprov telah mengalihkan sebagian kuota BBM dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo guna mempercepat penyaluran. Pengawasan ketat juga diberlakukan oleh Satpol PP untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
“Langkah ini juga kami iringi dengan pengawasan ketat dari Satpol PP agar tidak terjadi penyalahgunaan dan BBM benar-benar tersalur ke nelayan yang membutuhkan,” ujar Gusnar.
Sementara itu, persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, seperti permintaan tambahan kuota BBM, akan segera dibawa ke tingkat pusat melalui surat resmi ke BPH Migas dan rencana pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Para nelayan menyambut baik respons cepat dari Gubernur dan mengapresiasi keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah. Mereka melihat hal ini sebagai langkah nyata keberpihakan terhadap masyarakat pesisir, yang menjadi tulang punggung sektor kelautan di Gorontalo.
