BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., turun langsung ke lapangan untuk meninjau calon penerima bantuan rehabilitasi berat dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Selasa (14/04/2026).
Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam memastikan setiap program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dengan melihat langsung kondisi rumah warga, Bupati dapat memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan.
“Program RTLH ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori kurang mampu,” ujar Bupati di sela-sela kunjungannya.
Selain mengecek kondisi bangunan, proses verifikasi juga difokuskan pada aspek legalitas lahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rumah yang akan dibangun atau direhabilitasi tidak berada dalam status sengketa, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para penerima manfaat.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bolmut melalui APBD mengalokasikan pembangunan RTLH sebanyak 7 unit, yang terdiri dari rehabilitasi berat dan pembangunan baru.
Bantuan tersebut diberikan kepada:
Alfret Garing – Desa Sangtombolang
Farham Paputungan – Desa Bintauna Pantai
Alfian Samuel – Desa Bintauna Pantai
Hendra D. Gereu – Desa Mome
Mohamad Kantohe – Desa Bunong
Rahim Abubakar – Desa Ollot I
Erni Gumohung – Desa Kuala Utara
Program ini diharapkan dapat memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat penerima, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
Tak hanya itu, pada tahun 2026 ini Pemerintah Kabupaten Bolmut juga memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 537 unit rumah. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, yang sebelumnya diserahkan kepada Bupati Bolmut dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya penanganan kemiskinan, khususnya di sektor perumahan, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Bupati Bolmut didampingi oleh Ketua TP PKK Bolmut, Ening Sutrisni Lasena Adam, S.ST., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perkimtan, Kasatpol PP, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, para camat, unsur TNI/POLRI, serta para Sangadi setempat.
Kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Bolmut terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. (Advetorial)
