IDENTIK.NEWS – Realisasi belanja Negara pada tahun 2022 dinilai tumbuh positif dengan capaian realisasi Rp 3.090,8 triliun atau 99,5% dari target Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2022.
Realisasi belanja negara itu terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa, fungsi APBN untuk melindungi masyarakat, tergambarkan dari sisi belanjanya.
“Kenaikan dari belanja ini akan terlihat bahwa sebagian besar untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan, ancaman dari kemerosotan kondisi sosial melalui berbagai bantuan sosial.
Juga dari sisi ancaman pelemahan ekonomi dari guncangan komoditas,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, Selasa (03/01) lalu.
Sri Mulyani menerangkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 98,8% dari Perpres 98/2022, tumbuh 13,7% dari realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun atau 114,1% dari Perpres 98/2022.
“Hal itu dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang kesehatan dan perlindungan sosial,” terangnya.
Adapun tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19.
Sedangkan tambahan belanja di bidang perlindungan sosial yakni untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Hal itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT BBM, dan bantuan subsidi upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2% dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun atau 95,2% dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun atau 109,7% dari Perpres 98/2022.
Angka itu dikatakannya, meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat.
Sementara itu, realisasi TKD tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun atau 101,4% dari Perpres 98/2022, tumbuh 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021.
Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.
“Belanja negara kita gunakan sebagai tools untuk menjadi shock absorber bagi masyarakat yang berpotensi mengalami syok apabila guncangan-guncangan dunia itu tidak kita redam,” jelasnya. (Red)
