Empat bulan berjalan di tahun anggaran 2025 sejak Januari hingga April, namun anggaran perjalanan dinas DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sudah menembus angka miliaran rupiah. Publik dibuat terhenyak.
Di tengah keterbatasan pembangunan infrastruktur, lambannya peningkatan pelayanan publik, dan lesunya ekonomi masyarakat, justru dana daerah digelontorkan dalam jumlah besar untuk aktivitas yang patut diduga tidak proporsional: “perjalanan dinas para wakil rakyat”.
Pertanyaannya sederhana—namun penting: untuk apa, ke mana, dan apa hasilnya?
Selama ini, perjalanan dinas kerap menjadi celah empuk bagi pemborosan anggaran. Istilahnya, “jalan-jalan berlabel dinas.” Dalam kasus Bolmut, skala pengeluaran yang fantastis dalam waktu singkat ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terjadi pembengkakan anggaran tanpa dasar kebutuhan yang objektif. Hal ini berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan korupsi yang terselubung rapi dalam laporan pertanggungjawaban.
Aparat Penegak Hukum (APH) tidak boleh diam. Kejaksaan, Kepolisian, BPK, bahkan KPK jika perlu, harus menaruh perhatian serius terhadap dugaan pemborosan ini. Audit mendalam dan penyelidikan harus dilakukan—mulai dari proses penganggaran, rincian perjalanan, hingga pelaporan hasil kegiatan. Jika ditemukan perjalanan fiktif, mark-up biaya, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan, maka proses hukum harus ditegakkan dengan tegas.
Rakyat Bolmut berhak tahu:
– Siapa saja yang melakukan perjalanan dinas tersebut?
– Berapa kali mereka berangkat dalam kurun waktu empat bulan itu?
– Apa saja kegiatan yang dilakukan dan apa dampaknya bagi daerah?
Tak cukup hanya berhenti di meja administrasi. Transparansi adalah keharusan, bukan pilihan.
Lebih dari itu, fenomena ini mengungkap akar masalah yang lebih dalam: rendahnya empati pejabat terhadap kondisi nyata masyarakat. Ketika sebagian besar warga masih berjibaku mencari penghidupan, sebagian elite justru menikmati kemewahan fasilitas dengan dalih “tugas negara.”
Ini bukan sekadar pemborosan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
DPRD Bolmut harus sadar, kepercayaan publik tidak dibangun dari lembaran tiket pesawat dan kuitansi hotel, tapi dari kerja nyata dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Jika mereka tetap memilih jalan pemborosan ini, maka publik pun berhak untuk bersuara, mempertanyakan, bahkan mendesak pertanggungjawaban melalui jalur hukum dan media.
Sudah saatnya budaya “asal habis anggaran” dilawan dengan gerakan “anggaran untuk rakyat.” Dan dalam kasus ini, langkah awalnya jelas: APH harus bertindak.







